FACTS ABOUT REFORMASI INTELIJEN INDONESIA REVEALED

Facts About reformasi intelijen indonesia Revealed

Facts About reformasi intelijen indonesia Revealed

Blog Article

Tak hanya itu, kemajuan teknologi intelijen juga menimbulkan perhatian. Diyauddin mengingatkan bahwa ketergantungan pada teknologi luar negeri dalam sistem intelijen nasional dapat membawa risiko keamanan yang serius.

. What must be stressing is not the new guidelines promoted but The present absence of norms of democratic oversight around intelligence.

Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pidato pernah menyamakan bermain saham dengan berjudi. Pernyataan ini tentu memicu perdebatan di kalangan masyarakat dan pelaku pasar modal.

Untuk mencegah terulangnya pendadakan strategis perlu dilakukan penguatan terhadap intelijen di Indonesia. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan intelijen negara. Langkah pertama adalah dengan memperbaiki intelligence cycle, sebagaimana diketahui faktor kegagalan intelijen terjadi apabila salah satu dari tahapan intelligence cycle mengalami kesalahan atau kegagalan maka dipastikan intelijen akan gagal oleh karena itu siklus intelijen harus berjalan sempurna.

Adat Law: Adat Law (hukum adat or adat recht) is actually a set of area and traditional guidelines and dispute resolution methods in several parts of Indonesia. Consequently, there is absolutely no united Adat Legislation for the whole Indonesian folks. A Dutch legal scholar, Van Vollenhoven labeled Adat Law into 23 subdivisions according to a mix of area and ethnicity. Its resources are unwritten rules evolving from and preserved by authorized recognition on the persons.

Praktek-praktek ini sering terjadi di masa lalu, bahkan masih ada di era reformasi saat kematian aktivis HAM Munir dikaitkan dengan aparat intelijen BIN. Oleh karena itu […]

Soeharto-Moerdani’s relationship turned more and more tenuous to the end on the 1980s. Soeharto, who was mindful of the emergence of Global and countrywide political pressures on The problem of democracy, modified his technique to safeguard his energy by ‘embracing’ the Islamic groups that he managed to boost from the

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan.

On seventeen November 1952, Typical Nasution was suspended as Military Main of personnel adhering to army indiscipline more than command and aid that threatens the government. Through the 1950s, the navy articulated the doctrines of dwifungsi and hankamrata, the navy roles from the nation's socio-political progress as well as safety; in addition to a requirement which the means in the folks be at the decision in the armed forces and law enforcement When the Condition warrants it.

Selama ini reformasi intelijen belum mendapatkan porsi perhatian yang cukup dari kalangan eksekutif, legislatif dan masyarakat sipil.

Seiring dengan perubahan lanskap panggung politik nasional, dengan mengusung konsep reformasi, membuka harapan baru tampilnya performan intelijen, sebagai pilar utama keamanan nasional yang parallel dengan prinsip demokrasi,transparansi dan akuntabel, melalui proses reformasi intelijen. Application besar reformasi intelijen negara, harus berpedoman pada karakteristik intelijen yang independen dan berpedoman pada kepentingan politik negara.

It could be the merger of your TNI and the former KNIL and all army staff of The 2 forces, moreover the independent paramilitary groups (laskar) which fought the war over the side on the independence movement.

“The return” on the President’s entire Regulate around BIN has introduced back Recollections and fears regarding the opportunity for ‘misuse’ of intelligence for The federal government’s political pursuits. Particularly in the situs web midst of the current momentum from the Covid-19 pandemic, the place the President has the authority to just take quickly, unpopular, and emergency political and policy ways, such as the deployment of armed forces and intelligence forces to assistance endeavours to manage the threat of the Covid-19 pandemic.

Menurut Aditya, pengawasan intelijen yang dilakukan oleh institusi tertentu masih cenderung dipolitisasi. Ia menekankan pentingnya adanya metode pengawasan yang lebih netral dan transparan untuk menghindari campur tangan politik yang tidak diinginkan.

Report this page